Kebangkitan Islam Abad Ke-21?

Agresi militer Israel ke Palestina dan Libanon memang tak bisa dicegah. Kecaman masyarakat internasional tak digubris Tel Aviv. Zionis Israel seakan nampak begitu pongah dengan kehebatan kekuatan bersenjatanya. Negeri berpenduduk 6.2 juta jiwa ini memang paling terkuat secara militer di kawasan Timur Tengah.

Selain dikucuri dana sebesar 3 miliar dolar AS per tahun oleh AS, Israel memiliki transaksi pembelian senjata sebesar 6,3 miliar dolar AS dengan Pentagon. Sebanyak 20 persen defence budget Tel Aviv untuk tahun 2006, misalnya, ditalangi Washington. Kecanggihan peralatan militer seperti jet tempur F-16, F-14 dan F-18 serta rudal Tomahawk yang dimiliki Israel ke semuanya dipasok AS. Bahkan, militer negeri Zionis ini paling terandal di seluruh kawasan Timur Tengah. Itu belum termasuk 200-300 hulu ledak nuklir yang disimpan Israel sejak lama. Apalagi, pemerintah Israel -selain India dan Pakistan- tidak pernah menandatangani Pakta Non-Proliferasi Nuklir 1960 (NPT) sehingga ia bebas membeli atau mengembangkan senjata pemusnah massal itu.

Sikap Tegas
Dalam hemat penulis, perilaku ekspansionis Israel di kawasan Timur Tengah masih bisa ditahan dengan setidaknya tiga kekuatan. Pertama, PBB. Jika DK PBB masih berniat menjaga perdamaian dunia, maka pengiriman pasukan ke Timur Tengah untuk mengusir tentara Israel dari Palestina maupun Libanon merupakan keharusan. Ini terlepas dari sikap pesimisme dan kebosanan yang melanda masyarakat internasional bahwa PBB, lembaga yang didirikan di tahun 1945, selama ini kerap terbukti hanya mampu mengecam atau mengeluarkan resolusi tanpa implementasi. Karena itu, diperlukan keberanian negara besar seperti Prancis, Rusia dan Cina untuk menggertak Amerika Serikat yang selalu memveto setiap keputusan DK PBB yang dianggap merugikan Israel.

Kedua, Nasionalisme Arab. Sejarah membuktikan bahwa Bangsa Arab pernah mampu menggalang persatuan untuk menggelar mesin perang dengan Israel. Perang Arab-Israel di tahun 1948, 1956, 1973, dan 1982 adalah bukti kongkrit kemampuan negara-negara Arab melawan negeri Zionis itu (Bernard Lewis, The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror, Great Britain: The Orion, 2003).

Jika PBB tidak lagi memainkan peran, maka saatnya Bangsa Arab kembali meneriakkan slogan ''Nasionalisme Arab'' yang dulu digagas almarhum Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Yang sampai sekarang dipermasalahkan adalah minimnya sentimen nasionalisme di kalangan negara-negara Arab. Andai para pemimpin di Arab Saudi, Mesir, Yordania, Iran, Suriah, Sudan, Yaman, Uni Emirat Arab, Qatar, Maroko, dan Libya belum melupakan konsep Pan-Arabisme versi Nasser, bisa dipastikan Israel terhapus dari peta Timur Tengah.

Ketiga, keberanian OKI. Israel juga bisa mudah dihancurkan bilamana negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) mau menjajal keberanian mereka. Selama ini, OKI hampir tidak jauh beda dengan PBB: Sebatas mengecam dan mengutuk setiap tindak kekerasan militer yang dilakukan tentara Israel. Afghanistan dihujani bom (2001), Irak dirudal (2003), tapi OKI diam seribu bahasa. Agresi Israel ini merupakan momen yang tepat untuk menunjukkan taring OKI yang sebenarnya. Sungguh memalukan jika jumlah umat Islam yang mencapai 1,3 miliar jiwa benar-benar ''banci'' hanya untuk menghadapi 16 juta orang Yahudi di muka bumi ini. Apabila OKI ternyata tetap ''impoten'' dalam mencegah perilaku brutal Zionis Israel, maka tak diragukan lagi OKI termasuk PBB sudah harus cepat-cepat dikafani untuk dikuburkan secara massal.

Kebangkitan Islam?
Apabila keberanian OKI dianggap sebagai benturan peradaban, mungkin sudah saatnya. Pun tak perlu dicemaskan analisa Samuel P Huntington dalam bukunya ''Clash of Civilizations and the Remaking of New World Order: 1995''.

Salah satu mufassir Islam kenamaan, Ibnu Katsir, bahkan ratusan tahun sebelum Huntingnton dilahirkan telah memprediksikan bakal terjadinya ''at-Tashoodum al-Hadhlori'' (benturan peradaban). Abad ke-21 sangat boleh jadi merupakan abad kebangkitan Islam di jagat raya ini. Jika sejarah masih dianggap relevan untuk ditelisik ulang, maka Islam muncul di abad ke-6 Masehi. Dari zaman Rasulullah SAW sampai Dinasti Abbasiyah (1258), Islam menjadi ''The Greatest World's Civilization'' (peradaban terbesar di muka bumi).

Di awal abad ke-13, kejayaan peradaban Islam benar-benar sirna. Jika hitungan matematika berskala grafik digunakan, sebenarnya Islam muncul dan sukses selama tujuh abad, kemudian mundur selama tujuh abad pula. Artinya, abad ke-21 (tujuh ratus tahun pasca kemunduran) harus menjadi abad kebangkitan umat Islam. Angka tujuh memang menyimpan misteri. Dalam sepekan, jumlah hari adalah tujuh. Surat al-Fatihah (yang masyhur disebut Ummul Quran) berjumlah tujuh ayat. Langit dan Bumi diciptakan Allah SWT dalam tujuh hari tujuh malam.

Lapisan langit pun berjumlah tujuh. Karena itu, setelah sukses selama 7 abad dan redup selama tujuh abad, maka di abad ke-21 (atau tujuh abad kemudian) inilah Islam tak syak lagi harus berjaya.

Lalu, benarkah invasi Israel tahun 2006 ini menjadi salah satu tanda bangkitnya umat dan peradaban Islam? Semoga. Wallahu a'lam bisshowab.***

Abdul Halim Mahally, Kelahiran Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Kandidat doktor pada University Harvard, USA.

Menanti Kejujuran Habibie, Prabowo, dan Wiranto

Peluncuran buku memoar mantan presiden BJ Habibie menjadi isu hangat belakangan ini. Pasalnya, sejumlah isinya, terutama rumor kudeta pada 22 Mei 1998, sarat dengan kontroversi. Media massa pun beramai-ramai mengulas kasus menghebohkan delapan tahun silam. Dalam bukunya "Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Menuju Demokrasi (Jakarta: THC, 2006)' setebal 549 halaman, Habibie menulis adanya pengerahan pasukan di sekitar Istana Negara setelah dirinya dilantik menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998.

Pangkostrad waktu itu, Letjen Prabowo Subianto, dituding sebagai aktor yang menggerakkan pasukan. Habibie bergegas melengserkan Prabowo dari jabatan Pangkostrad agar posisinya aman. Karena, isu kudeta saat itu begitu mengemuka. Tetapi, Prabowo justeru membantah dirinya melakukan pengerahan pasukan, baik di sekeliling Istana Negara maupun di kediaman Habibie di Patra Kuningan untuk menggulingkan Habibie. Ia malah ingin mengamankan Ibukota dari kepanikan setelah lengsernya Soeharto. Prabowo bahkan menganggap -seperti dinyatakannya baru-baru ini di pelbagai media massa- ada disinformasi yang ditiupkan pihak ketiga sehingga ia harus dicopot dari Pangkostrad.

Dalam argumen Prabowo, kalau ia memang berniat kudeta, sangat mudah. Apalagi, 34 batalyon pasukan ada di bawah komandonya. Hal ini terlepas dari pernyataan Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin (mantan Pangdam Jaya yang kini Sekjen Dephankam dengan pangkat Letjen) bahwa kendali pasukan di wilayah Ibukota saat muncul isu kudeta ada di bawah kewenangannya, bukan Pangkostrad atau Danjen Kopassus. Sebagai Panglima Komando Operasi (Pangkoops) sekaligus Pangdam Jaya kala itu, Sjafrie memegang kendali seluruh pasukan dan ia bertanggung jawab langsung kepada Panglima ABRI, yaitu Jenderal Wiranto.

Apakah sebenarnya ada rencana kudeta di balik pengerahan pasukan di sekitar Istana Negara beberapa saat usai pengunduran diri Soeharto? Hal ini menyisakan misteri yang sulit dijawab. Mengapa Habibie nekad melengserkan Prabowo dari jabatan Pangkostrad tak dijawab dengan memuaskan. Apakah Wiranto selaku Panglima ABRI pemberi informasi kudeta kepada Habibie menyimpan ambisi tertentu? Hal ini juga tak jelas. Pun, seperti tak ada yang mengulas betapa repotnya Jenderal Subagyo HS selaku KSAD ketika ia harus mencopot Prabowo dari Pangkostrad dan Mayjen Muchdi PR dari jabatan Danjen Kopassus.

Sebenarnya, ingin sekali penulis bertanya kepada Jenderal Subagyo HS (kini purnawirawan) ketika beliau menghadiahkan bukunya berjudul 'KSAD Dari Piyungan (Jakarta:2005)' pada halal bihalal di kediamannya, Puri Cikeas, 10 November 2005 lalu. Sayang, waktunya agak mepet, sehingga upaya menelisik peran besar beliau selaku sosok yang ditugasi Jenderal Wiranto untuk melepas tongkat komando di tangan Letjen Prabowo dan Mayjen Muchdi terpaksa penulis urungkan. Namun, dalam opini penulis pribadi, ada tiga hal yang, setidaknya, perlu dicermati.

Tiga argumen
Pertama, langkah Presiden BJ Habibie agar Jenderal Wiranto melepas jabatan Prabowo selaku Pangkostrad merupakan hal tepat. Logikanya, jika Anda sebagai seorang kepala negara diinformasikan ada pengerahan pasukan di luar kendali waktu itu, sudah pasti Anda akan segera meminta Panglima ABRI untuk menindaknya. Paling tidak, Anda mengamankan posisi selaku presiden dari kemungkinan bahaya kudeta.

Kedua, pembelaan Prabowo bahwa dirinya tidak bermaksud kudeta juga bisa diterima. Setidaknya, seorang jenderal seperti Prabowo tentu sudah mengalkulasi betapa kudeta hanya akan meninggalkan preseden buruk bagi citra TNI. Itu belum termasuk perpecahan yang bakal terjadi di kalangan internal militer karena bisa dipastikan tak semua elite ABRI seirama dengan Prabowo. Menantu Soeharto ini ternyata legowo dan tidak mengumbar bubuk mesiu sampai ia diberhentikan dari dinas kemiliteran pada Agustus 1999.

Ketiga, isu kudeta yang disampaikan Jenderal Wiranto selaku Panglima ABRI kepada Presiden Habibie perlu diselidiki. Apakah Wiranto menyampaikan hal tersebut berdasarkan laporan dari bawahannya atau sejatinya merupakan inisiatif sendiri. Jika yang pertama, maka posisinya sebagai pimpinan tertinggi ABRI tidak boleh dipersalahkan. Tetapi, jika yang kedua, maka perlu pula ditelusuri lebih jauh apa yang melatarbelakangi seorang Wiranto berbuat demikian. Kepentingan negara ataukah cemas bila Prabowo -salah satu jenderal populer di kalangan pasukan- melebihi popularitasnya. Sehingga, mendepak Prabowo dengan isu kudeta dianggap paling tepat untuk menjegal kariernya? Bila yang terakhir adalah fakta, maka sesungguhnya telah terjadi unfair competition di kalangan para jenderal.

Menyikapi kontroversi di antara Habibie, Prabowo dan Wiranto, kita hanya bisa menunggu ketiga sosok penting tersebut untuk berlaku jujur. Hanya kejujuran merekalah yang mampu menjawab silang sengketa ini. Ya, kejujuran itu bukan lempar batu sembunyi tangan. Jika Habibie tidak bicara apa adanya, jika Prabowo tidak segera 'memutihkan' dirinya, jika Wiranto juga enggan membuka kata, maka sejarah bangsa Indonesia selamanya akan tetap buram, untuk tidak mengatakan hitam.

Walhasil, penegasan Letjen (purn) Prabowo Subianto untuk menulis buku guna menjawab isu kudeta -dan besar kemungkinan termasuk pelbagai tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya selama ini- layak diacungi jempol. Siapa tahu, akan bermunculan pula sejumlah buku lainnya yang isinya tidak jauh beda: saling memutihkan diri masing-masing. Bagi Prabowo, apa yang akan ditulisnya bisa jadi ikut menjawab keraguan Jenderal Kiki Syahknakri (mantan wakil KSAD) dan Jenderal Soeyono (mantan Kasum ABRI) terhadap dirinya (Republika, 28/9/06). Yang jelas, kita berharap makhluk bernama kejujuran memang masih bernapas di negeri yang diharu biru oleh krisis multidimensi ini.